Denny Septiviant
Politisi, Advokat dan analis kebijakan hukum-politik. Pendiri kantor hukum Shakra, Co.
Beberapa hari lalu, aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di Tugu Selamat Datang, Bundaran HI. Tulisannya viral karena gamblang: “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” Pertanyaan itu mengarah ke KARHUTLA yang berbulan-bulan belum tuntas.
KARHUTLA 2026 bukan “musibah musim”. El Niño dan musim kering panjang memang memperbesar risiko. Tetapi cuaca hanya pemicu. Ia tidak menjelaskan mengapa pola yang sama berulang tiap kali kekeringan datang. Greenpeace, dalam The ASEAN Haze Trauma, merangkum kabut asap berulang: sekali kecelakaan, dua kali kebetulan, tiga kali pola. Kita sudah melewati 2015, 2019, 2023, dan kini 2026. Rekap luas kebakaran per Provinsi menunjukkan rebound tajam: dari sekitar 11 ribu hektare (2025) menjadi sekitar 202 ribu hektare (2026). Kalimantan Barat saja mendekati 38 ribu hektare; Papua Selatan, NTT, NTB, dan Riau menyusul. Angka 2026 masih di bawah puncak 2019. Penurunan singkat tahun sebelumnya bukan bukti sistem telah sembuh.
Menurut kajian WALHI Siapa di Balik Api? (2026), terdapat sekitar 30.927 titik panas sepanjang Januari–September 2026; hampir 50 persen berada di areal kerja korporasi kehutanan dan perkebunan sawit. Pada 1 Januari–7 September 2026, 9.951 titik panas tersebar di 561 areal perusahaan sawit dan 293 perusahaan PBPH. Penelusuran terhadap perusahaan dengan titik panas tertinggi menunjukkan pola berulang: afiliasi kelompok usaha yang sama, pemegang saham atau induk usaha di luar negeri -termasuk di yuridiksi Negara yang menutupi identitas pemilik manfaat- serta keterlibatan tokoh dekat kekuasaan dalam struktur korporasi.
Perlu dibedakan dengan jelas. Overlay titik panas pada konsesi belum tentu membuktikan siapa yang menyulut api. Kebakaran di luar konsesi dan oleh pelaku kecil tetap nyata. Yang ditunjukkan data adalah konsentrasi risiko dan penguasaan lahan. Karena itu pertanyaan publiknya bukan hanya “siapa pelakunya?”, melainkan: siapa menguasai lahan berisiko, siapa menikmati keuntungannya, dan mengapa tanggung jawab hukum sering berhenti di anak perusahaan.
Ongkosnya tidak hilang bersama asap. Per 21 Oktober 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 333.470 kasus ISPA kumulatif di wilayah terdampak karhutla sejak mid-Agustus -75.172 di antaranya pada balita- tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh Provinsi. Sebelumnya, pada September 2026, Kemenkes juga mencatat sekitar 12,5 juta penduduk di tujuh Provinsi terdampak, dengan empat orang meninggal. Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) memperkirakan asap kebakaran berkontribusi pada sekitar 1.700 kematian di Agustus 2026. Beban strukturalnya sudah lama terpetakan: studi Hein, dkk. (2022) memperkirakan polusi PM₂,₅ dari kebakaran gambut di Sumatera dan Kalimantan menyebabkan, rata-rata tiap tahun, sekitar 33.100 kematian dini orang dewasa dan 2.900 bayi. Kabut juga menyeberang batas: Malaysia mencatat lonjakan ISPA; Singapura mengalami episode kabut terburuk dalam lebih dari satu dekade.
Soal biaya, The ASEAN Haze Trauma mencatat kerugian ekonomi 2015 sekitar US$16 miliar. Untuk Januari – Agustus 2026, CELIOS memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan Rp39,29–123,1 triliun; biaya terkait kesehatan bisa mencapai Rp93,56 triliun bila gejala akibat asap ikut dihitung. Pemerintah sendiri belum merilis angka resmi dan baru berencana menghitung dampak ekonomi pada November 2026. Di sini letak ketimpangannya: biaya kesehatan dan fiskal jatuh ke warga serta anggaran negara, sementara aktor yang menguasai lahan berisiko tidak otomatis menanggung pemulihan dan kompensasi setara dengan kerusakan.
Pemerintah memang tidak diam. Anggaran pemadaman, status tanggap darurat, aparat, reaktivasi Badan Restorasi Gambut, serta penegakan hukum sudah digelar. Sebagian perusahaan pernah digugat atau didenda. Masalahnya, respons itu sebagian besar datang setelah asap tebal. Gambut yang terbakar sekitar tiga juta hektare sepanjang 2015-2024 (Pantau Gambut/Greenpeace) belum pulih; musim kemarau berikutnya mengulang cerita yang sama. Kompetensi pada isu ini diukur dari pencegahan yang memutus siklus, bukan dari frekuensi hujan buatan atau operasi pemadaman spektakuler.
Sementara api di Sumatera dan Kalimantan belum selesai, Greenpeace dan WALHI mengaitkan PSN pangan/energi di Merauke dengan deforestasi dan konsentrasi titik panas di kawasan proyek. Greenpeace mencatat 1.413 titik sumber asap di Papua Selatan hingga 1 Oktober 2026; WALHI menemukan 807 titik panas di kawasan pengembangan pangan dan energi Merauke. Artinya, di tengah kebakaran yang belum tuntas, lanskap rawan api justru diperluas atas nama pembangunan, sementara model akuntabilitas lama belum diperbaiki.
Kuasa di Balik Asap
Di sinilah narasi yang berhenti pada “El Niño” atau “pembakar lokal” menjadi terlalu sederhana. Paul Robbins, dalam Political Ecology, membedakan political ecology dari apolitical ecology. Yang kedua berhenti pada penyebab dekat: cuaca, jumlah penduduk, atau “kelalaian individu”. Yang pertama menuntut chain of explanation, rantai penjelasan dari lahan yang terbakar ke lembaga lokal, ke kebijakan dan izin negara, lalu ke pasar komoditas dan relasi kuasa yang lebih luas. Bagi Robbins, teks ekologi politik selalu memetakan siapa yang menang dan siapa yang kalah; ketimpangan akses atas lingkungan bukan kebetulan, melainkan struktur yang berulang. Pada KARHUTLA, itu berarti pertanyaan kuncinya bukan hanya “mengapa musim kemarau?”, melainkan mengapa konsesi berisiko tetap dilindungi, mengapa warga menanggung asap, dan mengapa negara lebih mahir memadamkan gejala daripada memutus sebab.
Ukuran competence pemerintahan bisa dibaca lewat kerangka Richard Hanania. Ia memakai istilah kakistokrasi -dari kakistos (terburuk) dan kratos (pemerintahan)- untuk rule by the worst: pemerintahan oleh yang relatif paling tidak kompeten dan korup. Yang berguna dari kerangka itu bukan labelnya, melainkan kriterianya. Kakistokrasi dikenali dari hasil yang dirasakan publik: melemahnya kontrol kelembagaan, longgarnya akuntabilitas, dan kegagalan mengelola fakta serta institusi pada krisis yang sudah dikenal. Pada KARHUTLA, hasil itu tampak pada tiga kegagalan berulang: gagal mencegah, gagal menghukum secara setara hingga pengendali usaha, gagal memutus tautan kuasa-modal. Itulah wajah pemerintahan yang gagal pada tugas paling dasar, yang dalam bahasa fikih disebut himayatul ummah wa himayatul wathan: menjaga keselamatan warga dan menjaga bangsa.
Tegakkan yang Ada
Dari situ muncul soal hukum. Polly Higgins mengusulkan ekosida sebagai kejahatan tanggung jawab mutlak: yang dibuktikan adalah kerusakan dan sebab-akibatnya, bukan niat jahat semata. Sebagai delik ekosida, kerangka itu belum menjadi hukum pidana Indonesia. Tetapi asas tanggung jawab mutlak untuk kerugian lingkungan sudah ada di Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999. Pengadilan pernah menerapkannya; salah satu contohnya Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 51/PDT/2016/PT.PLG yang menghukum perusahaan pemegang izin membayar ganti rugi sekitar Rp78,5 miliar terkait kebakaran lahan. Masalahnya bukan kekosongan asas, melainkan inkonsistensi penerapan, eksekusi putusan yang lemah, dan dalih “pihak ketiga” yang sering mengembalikan perkara ke pembuktian niat. UU Cipta Kerja bahkan menghapus frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dari batang tubuh Pasal 88, sehingga penegakan makin rawan kabur.
Lalu, apa yang realistis dilakukan sekarang? Pertama, pemerintah perlu memperkuat penerapan tanggung jawab mutlak yang sudah ada pada lahan konsesi yang terbakar: restorasi, kompensasi bagi masyarakat terdampak, dan eksekusi putusan hingga lunas. Kedua, evaluasi izin pada areal yang berulang kali terbakar disertai audit potensi konflik kepentingan di korporasi berisiko. WALHI mencatat sejumlah perusahaan yang sama pernah dilaporkan sejak 2023. Ketiga, perkuat transparansi pemilik manfaat akhir di balik anak perusahaan, lalu tinjau ulang proyek strategis yang membuka lanskap rawan api, termasuk PSN berbasis lahan di kawasan dengan konsentrasi titik panas tinggi. Intinya sederhana: geser beban dari paru-paru warga dan kas negara ke aktor yang menguasai lahan serta menikmati keuntungannya. Tanpa itu, 2026 hanya nomor urut berikutnya dalam daftar “pola”.
Api tahun ini tidak membuktikan alam marah. Ia membuktikan negara yang, pada krisis yang sudah dikenal, masih enggan memaksa yang paling diuntungkan dari tata kelola lahan berisiko untuk menanggung akibatnya.
telah terbit juga di RMOL Jateng dengan judul yang sama. https://www.rmoljawatengah.id/negeri-yang-membakar-dirinya