Ada satu kesan yang segera muncul ketika membaca Vulture Capitalism: alih-alih marah, buku ini justru memberikan ketegasan. Grace Blakely tidak menulis sebagai pengkhotbah ideologi, melainkan sebagai analis ekonomi politik yang ingin menunjukkan satu hal sederhana namun sering dihindari: krisis ekonomi modern bukanlah kegagalan sistem, melainkan keberhasilan logika tertentu dari kapitalisme itu sendiri.
Dalam buku ini, Blakely memperkenalkan istilah vulture capitalism—kapitalisme pemangsa—untuk menggambarkan fase mutakhir kapitalisme global, di mana akumulasi keuntungan tidak lagi berasal dari produksi nilai, inovasi, atau peningkatan produktivitas, melainkan dari ekstraksi. Seperti burung pemakan bangkai, kapitalisme jenis ini hidup dari utang, krisis, privatisasi, monopoli, dan pelemahan perlindungan sosial.
Blakely menelusuri bagaimana pergeseran ini terjadi. Sejak dekade 1970-an, ketika negara-negara Barat merespons krisis dengan deregulasi, liberalisasi keuangan, dan pelemahan serikat pekerja, kapitalisme perlahan berpindah dari ekonomi berbasis produksi menuju ekonomi berbasis rente. Bank, perusahaan investasi, dan korporasi raksasa menjadi aktor dominan, sementara pekerja dan negara kesejahteraan semakin terpinggirkan.
Salah satu kekuatan buku ini adalah keberanian Blakely untuk menolak narasi populer bahwa negara hanyalah korban dari pasar global. Justru sebaliknya, negara adalah aktor kunci dalam membangun dan menopang kapitalisme pemangsa. Bailout bank pasca-krisis finansial 2008, kebijakan moneter longgar yang mendorong spekulasi aset, hingga privatisasi layanan publik menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak menghilang, melainkan diarahkan ulang untuk melindungi kepentingan korporasi besar.
Dari sini, buku ini bergerak ke wilayah yang lebih politis. Blakely menunjukkan bahwa konsentrasi kekuatan ekonomi hampir selalu diikuti oleh konsentrasi kekuasaan politik. Monopoli pasar melahirkan monopoli pengaruh. Demokrasi formal tetap berdiri, tetapi substansinya terkikis karena keputusan ekonomi strategis semakin jauh dari kontrol warga negara. Ketimpangan ekonomi, dalam kerangka ini, bukan sekadar masalah distribusi pendapatan, melainkan masalah demokrasi itu sendiri.
Bagi pembaca dengan latar hukum dan kebijakan publik, argumen ini terasa sangat relevan. Vulture Capitalism secara implisit mengingatkan bahwa hukum tidak pernah netral. Rezim persaingan usaha, hukum investasi, kebijakan fiskal, hingga desain lembaga keuangan adalah arena politik tempat kepentingan bertarung. Ketika hukum dirancang untuk melindungi akumulasi rente—alih-alih kepentingan publik—maka ketidakadilan bukanlah penyimpangan, melainkan konsekuensi logis.
Namun, Blakely tidak berhenti pada kritik. Bagian akhir buku ini menawarkan apa yang ia sebut sebagai cara “bertahan hidup”. Di sini, ia mendorong demokratisasi ekonomi: penguatan sektor publik, kontrol terhadap monopoli dan keuangan, kebijakan industri yang aktif, serta perluasan kepemilikan dan partisipasi pekerja. Negara, menurut Blakely, harus direbut kembali sebagai instrumen kepentingan publik, bukan sekadar wasit pasif atau penjaga stabilitas pasar.
Di titik inilah analisis kritis perlu diajukan. Solusi yang ditawarkan Blakely cukup koheren secara normatif, tetapi relatif minim pembahasan mengenai hambatan politik konkret. Bagaimana reformasi struktural dijalankan di tengah kekuatan oligarki global? Bagaimana negara-negara dengan institusi lemah atau tradisi patronase dapat menghindari pembajakan kebijakan publik? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak sepenuhnya terjawab.
Meski demikian, justru di situlah nilai buku ini bagi konteks Indonesia. Dalam ekonomi yang ditandai oleh konsentrasi kekayaan, ketergantungan pada rente sumber daya, serta hubungan intim antara bisnis dan kekuasaan, Vulture Capitalism membantu kita membaca ulang banyak fenomena: dari privatisasi layanan publik, konflik regulasi, hingga asimetri penegakan hukum ekonomi. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa persoalan-persoalan tersebut bukan sekadar soal moral individu, melainkan arsitektur sistemik.
Akhirnya, Vulture Capitalism adalah buku yang penting bukan karena menawarkan jawaban final, melainkan karena memaksa kita mengajukan pertanyaan yang tepat: tentang siapa yang diuntungkan oleh hukum, kebijakan, dan krisis; serta tentang jenis negara seperti apa yang ingin kita bangun. Dalam dunia yang semakin terbiasa menerima ketimpangan sebagai keniscayaan, pertanyaan semacam itu adalah bentuk perlawanan paling awal—dan paling diperlukan.
Denny Septiviant, Politisi PKB, Advokat dan analis kebijakan hukum-politik. Pendiri kantor hukum Shakra, Co.