Praperadilan dalam Bayang Kuota Haji
Kasus praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terhadap KPK membuka kembali diskusi klasik dalam hukum pidana kita: negara boleh sejauh apa dalam menggunakan kewenangannya? Di tengah sorotan publik terhadap dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, perdebatan justru bergeser dari substansi perkara ke prosedur penegakan hukumnya. Inilah inti persoalannya. Dalam negara hukum, prosedur bukan […]
Kapitalisme Pemangsa dan Negara yang Kehilangan Arah
Ada satu kesan yang segera muncul ketika membaca Vulture Capitalism: alih-alih marah, buku ini justru memberikan ketegasan. Grace Blakely tidak menulis sebagai pengkhotbah ideologi, melainkan sebagai analis ekonomi politik yang ingin menunjukkan satu hal sederhana namun sering dihindari: krisis ekonomi modern bukanlah kegagalan sistem, melainkan keberhasilan logika tertentu dari kapitalisme itu sendiri. Dalam buku ini, […]
Empat Hadiah Mahkamah Konstitusi bagi Kebebasan Pers
Hukum, dalam titik paling idealnya, seharusnya bekerja layaknya oksigen—tidak terlihat namun vital bagi napas kehidupan bersama. Namun, belakangan ini, ruang publik kita justru terasa sesak. Kita hidup dalam sebuah paradoks digital yang ganjil: di satu sisi, teknologi memberikan panggung seluas dunia bagi setiap suara, namun di sisi lain, ada kabut ketakutan yang kian menebal. Setiap […]
Insting Bertahan Hidup dan Asimetri Penegakan Hukum
Dalam banyak situasi hidup, manusia bertindak bukan karena kalkulasi rasional yang panjang, melainkan karena refleks. Ketika kita tersandung di trotoar, tangan akan spontan terjulur untuk melindungi wajah. Tidak ada waktu berpikir. Tubuh bergerak lebih cepat daripada pikiran. Refleks semacam ini bukan cacat nalar. Ia adalah mekanisme paling dasar untuk bertahan hidup—sebuah naluri yang tertanam dalam […]
Mengapa Kita Masih Perlu Membaca Max Havelaar?
Hantu Lebak dan Metamorfosis Korupsi Di minggu pagi yang tenang dan sejuk paska hujan, saat aroma kopi mulai memenuhi ruangan dan susunan rapi buku di rak perpustakaan rumah tampak seperti menara-menara kecil yang menanti untuk dipanjat, pagi ini saya justru terjebak dalam sebuah “pertemuan” lama. Pertemuan dengan sebuah teks yang telah berusia lebih dari satu […]
Mitos Efisiensi Pilkada
Bayangkan Anda adalah pemilik sah sebuah rumah besar, namun ketika tiba saatnya memilih siapa yang akan menjaga pintu depan, Anda justru diminta keluar dan hanya boleh mengintip dari balik jendela. Inilah perasaan “menjadi penonton di negeri sendiri” yang kini menghantui diskursus politik kita. Kita sedang dihadapkan pada sebuah paradoks: di satu sisi, biaya politik yang […]
Tambang Ormas dan Kekeliruan Negara
Ada satu adegan dalam Blood Diamond (2006) yang selalu kembali dalam ingatan saya setiap kali membaca polemik pemberian konsesi tambang kepada organisasi keagamaan. Solomon Vandy, seorang nelayan yang dipaksa menjadi penambang di tengah perang saudara Sierra Leone, menemukan berlian merah muda yang nilainya tak terbayangkan. Tetapi batu kecil itu pula yang memicu kekerasan, pengkhianatan, dan […]
KUHAP Baru dan Senjakala Partisipasi Bermakna
Beberapa hari setelah RUU KUHAP disahkan, yang tersisa bukan perasaan lega bahwa negara akhirnya memperbarui hukum acara pidananya, tetapi kegelisahan. Publik justru mendengar kritik keras dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga komunitas bantuan hukum. Bukan semata karena pasal-pasal yang dinilai terlalu melebar, tetapi karena proses pembahasan yang berlangsung cepat—terlalu cepat untuk ukuran sebuah regulasi yang […]
MEMBELA PESANTREN DARI MEDIA NIR-ADAB
Republik ini berdiri di atas nilai, bukan semata di atas kertas perjanjian politik belaka. Di antara nilai-nilai itu, pesantren menempati tempat istimewa: lembaga yang melahirkan manusia beriman, berilmu, dan berakhlak. Negara telah mengakui peran itu secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam Pasal 1 ayat (1), pesantren disebut sebagai lembaga berbasis […]
Kuota Haji, Diskresi, dan Ujian Akuntabilitas Republik
Beberapa waktu terakhir, praktik diskresi pejabat publik kembali ramai dibicarakan, terutama terkait urusan kuota haji. Sederhana di permukaan, tetapi menyimpan persoalan mendasar: bagaimana memahami diskresi sebagai instrumen negara yang sah, sekaligus potensi celah penyalahgunaan kekuasaan. Kasus kuota haji hanyalah pintu masuk; yang lebih penting adalah mengupas diskresi dari sudut filsafat politik, kebijakan, dan hukum. Diskresi, […]