Generasi Z sedang berada di pusat pusaran politik Indonesia. Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2025 mencatat, 81,7 persen Gen Z puas terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto—lebih tinggi dibanding milenial (80,7 persen), Gen X (78,8 persen), maupun baby boomers (73,4 persen). Mereka adalah basis elektoral yang mengantarkan kemenangan di Pemilu 2024. Namun, paradoks segera terlihat: akhir Agustus lalu sebagian kelompok Gen Z justru turun ke jalan, memimpin demonstrasi melawan kebijakan rezim yang mereka ikut menangkan. Inilah jurang antara ekspresi elektoral di bilik suara dengan ekspresi politik di ruang publik.
Data lain mempertebal kontradiksi itu. Survei Katadata (2024) menunjukkan 59,8 persen anak muda tertarik pada politik, tetapi 51,6 persen menilai politik itu buruk atau sangat buruk. Partisipasi dalam elektoral memang tinggi—87,2 persen berniat mencoblos—namun hanya 2 persen yang mau jadi caleg, dan 8,7 persen yang tertarik masuk partai. Artinya, mereka percaya suara penting, tetapi enggan bergabung ke institusi politik. BPS menambahkan lapisan lain: tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Tengah Februari 2025 mencapai 4,33 persen atau sekitar 950 ribu orang. Secara nasional, lebih dari 8,9 juta anak muda masuk kategori NEET (not in employment, education, or training). Di sisi lain, laporan Indonesia Millennial & Gen Z Report 2026 menegaskan prioritas isu mereka: lapangan kerja, biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan mental.
Realitas ini memperlihatkan kerentanan struktural. Sebagian besar Gen Z bekerja dalam kontrak pendek, upah rendah, atau terjebak dalam ekonomi digital yang rapuh. Sebagian lain, yang lahir dari elit politik atau konglomerat, menikmati privilese: akses modal, jejaring, bahkan tiket instan masuk institusi politik. Ketimpangan intra-generasional inilah yang menjadi sumber frustrasi. Dari luar, generasi ini tampak homogen. Tetapi di dalamnya, ada jurang antara mereka yang berjuang di jalur gig economy dan mereka yang mulus melangkah ke kursi kekuasaan.
Kesenjangan inilah yang melahirkan politik kemarahan. Memang sejarah masih ditentukan oleh pertentangan kelas. Bedanya, kini pertentangan itu terjadi bahkan di dalam satu generasi.
Analisis Teoritik: Membaca Struktur
Gen Z mengartikulasikan kemarahannya melalui ruang digital. Mereka mengubah media sosial menjadi public sphere baru ala Habermas. Meme, humor, dan tagar viral menjadi senjata. Dari #ReformasiDikorupsi hingga #IndonesiaGelap, mereka menemukan cara baru mengartikulasikan politik.
Fenomena ini bukan hanya lokal. Di Filipina, Gerakan Satu Triliun Peso mengguncang pemerintah karena korupsi proyek banjir. Di Peru, anak muda turun ke jalan menolak skema pensiun swasta. Di Timor Leste, Gen Z memprotes privilese elite politik. Aksi lintas batas ini menunjukkan bahwa meski konteks berbeda, ada pola serupa: generasi muda menolak ketidakadilan struktural dengan cara baru—cepat, cair, dan global.
Teori struktural membantu kita memahami paradoks ini. Louis Althusser menyebut negara bekerja lewat aparat represif dan ideologis. Gen Z merasakannya: represi aparat di jalan dan framing media yang mengecilkan protes mereka sebagai “gaduh”. Harus diakuialgoritma media sosial adalah mesin dominasi baru, tetapi paradoksnya, justru di situlah Gen Z menemukan ruang perlawanan. Disinilah kita disadarkanbahwa anak-anak muda ini berpotensi menjadi kekuatan emansipatoris karena berani menolak logika teknokratis kapitalisme.
Di sisi lain ada pendekatan yang disebut sebagai hegemoni kultural. Dimana negara dan pasar berusaha menguasai narasi, tapi Gen Z membalas dengan simbol budaya populer: bendera One Piece, semangka Palestina, atau meme yang viral. Itu bukan semata hiburan, melainkan -meminjam istilah Antonio Gramsci- counter-hegemony. Charles Tilly menyebutnya evolusi repertoire of contention: dari mogok dan demonstrasi ke tagar dan video viral. Sidney Tarrow menambahkan bahwa protes datang dalam siklus, meletup pada momentum politik tertentu, lalu mereda, untuk kemudian muncul lagi.
Solidaritas Gen Z bersandar pada identitas kolektif. Identifikasi ini menguatkan tesis Alberto Melucci dan Donatella Della Porta yang menjelaskan, gerakan sosial kini lebih cair, berbasis jaringan, dan lintas isu. Artinya mereka berbeda dari gerakan mahasiswa 1998 yang hierarkis dan terorganisir. Kita harus memaklumi bahwasinisme Gen Z terhadap partai bukan apatisme, tetapi ekspresi krisis representasi demokrasi. Sehingga dapat ditarik simpulan bahwapolitik Gen-Z hari ini adalah soal artikulasi identitas. Mereka menuntut kerja layak, tapi juga kesetaraan gender, keberagaman, dan keberlanjutan lingkungan. Anak-anak muda ini sedang merakit blok historis baru yang cair, lintas kelas, dan lintas batas.
Apabila dibandingkan denganGerakan 1998, kami dulu lebih didukung dengan struktur mapan -organisasi ekstra kampus, senat mahasiswa, aliansi antar kampus, dan tokoh karismatik- di Gen Z nampaknya mereka bergerak lebih tanpa struktur hierarkis, namun dengan kecepatan dan inklusivitas yang tak terbayangkan sebelumnya. Kelebihannya: mobilisasi cepat, sulit dikendalikan. Kelemahannya: mudah pecah, sulit konsolidasi, rawan ditunggangi algoritma. Dari organisasi mapan ke jaringan horizontal—itulah transformasi gerakan hari ini.
Jalan Terjal Demokrasi
Bagi saya kemarahan Gen Z bukan semata urusan emosional. Ia lahir dari ketimpangan struktural: antara harapan dan kenyataan, antara mereka yang privilese dan mereka yang rapuh. Survei Indikator menunjukkan mereka basis kepuasan terbesar pada 100 hari Prabowo, tetapi demonstrasi membuktikan kepuasan elektoral bisa cepat berubah jadi kekecewaan struktural.
Dengan model gerakan Gen Z yang seperti ini,Partai Politik yang menjadi aktor penting demokrasi menjadi terkesan makhluk purba. Bagi Gen Z, partai identik dengan elitisme, nepotisme, dan korupsi. Survei Katadata menunjukkan hanya 8,7 persen anak muda tertarik masuk partai. Angka ini sinyal serius: jika partai gagal menyediakan kanal partisipasi substantif, mereka akan kehilangan legitimasi generasi mayoritas ini. Dan demokratisasi terancam runtuh.
Artinya demokrasi tak boleh berhenti di kotak suara. Ia harus menjawab kehidupan nyata: kerja layak, akses pendidikan, jaminan sosial, dan partisipasi bermakna. Jika tidak, paradoks ini akan terus berulang—dukungan besar di bilik suara, disusul gelombang kemarahan yang sama besarnya di jalanan.
Denny Septiviant, Politisi PKB, Advokat dan analis kebijakan hukum-politik. Pendiri kantor hukum Shakra, Co.