Seperti biasa dalam peristiwa politik, apa yang terlihat di panggung utama politik tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di belakang layar. Gegeran politik baru-baru ini mengingatkan saya pada film “All the President’s Men”, yang mengingatkan kita semua tentang pentingnya integritas dalam proses politik dan risiko yang ditimbulkan oleh campur tangan negara atau pihak lain dengan kepentingan tersembunyi terhadap partai politik.
Pada 17 Juni 1972, lima pria membobol markas besar Komite Nasional Demokrat (DNC) yang berlokasi di kompleks Watergate, sebuah hotel dan kompleks perumahan di Foggy Bottom, Washington DC. Mereka tertangkap tangan saat memasang alat penyadap. Insiden tersebut, yang terjadi di tengah kampanye pemilihan presiden, setelah diselidiki, terungkap bahwa pelakunya adalah anggota dari kelompok pendukung Nixon, Komite untuk Pemilihan Kembali Presiden.
Dua dari pembobol dan dua orang lainnya dihukum pada Januari 1973, tetapi banyak yang menduga, termasuk hakim John Sirica yang memimpin sidang, adanya konspirasi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan.
Skandal ini berkembang menjadi lebih besar ketika salah satu pembobol yang dihukum, yang mendapat hukuman berat karena menolak memberikan informasi tentang skandal tersebut, menulis kepada hakim Sirica, mengungkapkan adanya upaya besar-besaran untuk menutupi kejadian itu.
Kasus yang awalnya dianggap sebagai pembobolan biasa menjadi sorotan publik ketika diangkat oleh jurnalis junior Bob Woodward (diperankan oleh Robert Redford),. Ben Bradlee (diperankan oleh Jason Robards), editor eksekutif Washington Post, menugaskan Carl Bernstein (diperankan oleh Dustin Hoffman), yang lebih berpengalaman, untuk bekerja bersama Bob Woodward.
Di akhir cerita, dengan dibantu seorang whistleblower yang dijuluki Deep Throat terungkap bahwa pembobolan tersebut adalah bagian dari operasi politik melibatkan mantan agen CIA yang dirancang untuk menggagalkan kandidat Partai Demokrat atas perintah Nixon.
Kisah tentang Deep Throat ini dibuat film berjudul Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House (2017) dibintangi oleh Liam Neeson. Lain waktu saya review ya…..
Pada akhir cerita, terbongkar bahwa pembobolan tersebut merupakan operasi politik yang bertujuan menggagalkan kandidat dari Partai Demokrat atas perintah Nixon, dengan memanfaatkan instrumen intelijen negara. Peristiwa yang dikenal sebagai Skandal Watergate ini akhirnya mendorong Nixon untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden setelah terpilih untuk periode kedua.
Skandal Watergate menunjukkan bahwa kekuasaan negara bisa disalahgunakan untuk memanipulasi proses politik dan mempertahankan kekuasaan. Film “All the President’s Men” dan “Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House” mengilustrasikan bagaimana pengawasan dan tindakan ilegal dapat digunakan untuk mengontrol proses politik.
Ilustrasi dalam film-film itu memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi keputusan di dalam sebuah partai politik, terutama bila partai tersebut memegang peranan penting dalam pemerintahan.
Di tengah dinamika politik global, intervensi negara dalam urusan partai politik menjadi isu yang semakin relevan dan menimbulkan kekhawatiran. Fenomena ini terjadi ketika pemerintah atau aktor negara memanfaatkan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mengintervensi, mengontrol, atau bahkan mengarahkan kebijakan dan keputusan internal partai politik. Praktik ini, meskipun tampak sejalan dengan stabilitas politik jangka pendek, pada kenyataannya dapat merusak fondasi demokrasi dan membahayakan kebebasan politik.
Intervensi negara dalam partai politik merupakan fenomena yang merusak demokrasi. Di Indonesia, jejak ini terlihat dalam konflik internal banyak partai politik, yang paling mencolok adalah peristiwa KUDATULI 1996 yang dialami PDIP dengan keterlibatan instrumen aparat keamanan. Kejadian serupa juga menimpa PKB, Demokrat, NASDEM, PPP, dan baru-baru ini Partai GOLKAR, menunjukkan pola intervensi yang sama. Dalam lima tahun terakhir, intervensi sering dilakukan melalui politisasi penegakan hukum.
Hal ini harus dihentikan karena berarti lembaga penegak hukum kehilangan independensinya. Ketika supremasi hukum terkikis dan kemandirian partai politik dihilangkan, yang terjadi adalah kediktatoran. Partai politik adalah pilar demokrasi, yang secara konstitusional berhak menjadi pengontrol dan penyeimbang kekuasaan. Oleh karena itu, kemerosotan pilar demokrasi ini harus dihentikan.
Meskipun mungkin dilakukan dengan alasan menjaga stabilitas atau keamanan nasional, tindakan tersebut seringkali berdampak negatif terhadap tujuan tersebut. Demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang independen, yang dapat menjalankan peran mereka sebagai representasi rakyat dan pengawas pemerintah. Tanpa keberadaan mereka, demokrasi akan kehilangan esensinya, dan pemerintahan akan semakin terasing dari rakyat yang seharusnya dilayani. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk menjaga jarak dari urusan internal partai politik dan membiarkan proses demokrasi berlangsung sesuai dengan kehendak rakyat.
Kita harus mengambil pelajaran dari Skandal Watergate yang pada akhirnya merusak integritas politik di Amerika Serikat, dengan konsekuensi besar bagi kredibilitas pemerintahan Nixon. Penguasa di seluruh dunia saat ini seharusnya mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Semoga turbulensi politik di Indonesia ini segera berakhir.