Pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria yang melengkapi perjalanan historis Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 kembali menghentak kesadaran politik-hukum nasional. Di tengah ketimpangan kepemilikan tanah yang kronis, di mana mayoritas petani pedesaan terlempar menjadi petani gurem dengan penguasaan lahan di bawah 0,5 hektare atau sekadar buruh tani upahan, agenda reforma agraria kerap dicurigai hanya menjadi instrumen sertifikasi formal tanpa merombak struktur ketimpangan.
Pada titik kulminasi inilah, wacana Sosialisme Islam yang belakangan digulirkan kembali oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menemukan relevansi etis-strukturalnya. Pembelaan terhadap kaum yang dilemahkan (mustadh’afin) bukanlah retorika elektoral yang jatuh dari langit, melainkan kelanjutan dari pergulatan epistemologi keadilan Islam dan jejak panjang sejarah Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengawal tanah air.
Tauhid, Tanah, dan Kritik Rente
Di awal abad ke-20, Hadji Oemar Said (H.O.S.) Cokroaminoto dalam risalah klasiknya, Islam dan Sosialisme (1924), melacak bahwa kata sosialisme berakar dari bahasa Latin socius yang bermakna persaudaraan. Cokroaminoto merumuskan triad kemerdekaan (vrijheid), persamaan (gelijkheid), dan persaudaraan (broederschap) yang berakar langsung pada tauhid. Baginya, penumpukan modal dan tanah yang melahirkan pemerasan atas kaum pekerja secara tegas disejajarkan dengan dosa riba dan monopoli (ihtikar) yang dikutuk syariat. Relasi produksi yang adil bukanlah hasil pertentangan kelas materialistik (klassenstrijd), melainkan perjuangan penegakan hukum yang bermoral (rechtsstrijd).
Kerangka etis tersebut dipertajam oleh sosiolog Ali Syari’ati melalui sosiologi pembebasan Islam. Dalam pembacaan Syari’ati, tauhid bukan sekadar teologi abstrak di langit, melainkan pandangan dunia yang menolak diskriminasi kelas dan pemusatan kekayaan sebagai bentuk syirik sosial. Syari’ati membongkar aliansi trilateral Zar-O Zoor-O Tazvir, yaitu persekutuan antara pemodal serakah (Zar), penguasa tiran (Zoor), dan elite keagamaan manipulatif (Tazvir) yang membungkus kezaliman dengan kesalehan semu.
Merujuk keteladanan sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari, Syari’ati mengingatkan bahwa sumber daya primer bagi kelangsungan hidup bersama seperti tanah, air, dan energi sejatinya merupakan kepemilikan publik (public ownership) yang tidak boleh dimonopoli segelintir elite pemodal. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan prinsip dasar ini melalui sabdanya:
“Al-nasu syuraka’u fi tsalats: al-ma’ wal kala’ wan nar” (Manusia bersekutu/memiliki hak bersama dalam tiga hal: air, rumput/padang penggembalaan, dan api/energi).
Dalam konteks inilah UU No. 10 Tahun 2026 meletakkan asas fungsi sosial atas tanah (Pasal 2 huruf g) serta membatasi penguasaan kumulatif korporasi beserta badan usaha terafiliasinya demi menurunkan rasio gini ketimpangan tanah hingga 0,30 (Pasal 37 ayat 4 dan 7). Tanah tidak boleh diposisikan sebagai komoditas spekulatif pemodal, melainkan sarana produksi vital yang diorientasikan untuk memuliakan harkat kaum tertindas.
Rekam Jejak NU dan Fikih Landreform 1960
Kerap berkembang simplifikasi historis yang keliru bahwa agenda reforma agraria era 1960-an semata-mata dimonopoli oleh sayap kiri sekuler, sementara kalangan partai Islam berada di seberang jalan. Arsip sejarah agraria membuktikan sebaliknya: Nahdlatul Ulama dan sayap taninya, Pertanian Nahdlatul Ulama (PERTANU), adalah pelaku aktif yang terlibat langsung merancang dan mengawal implementasi UUPA 1960.
Secara normatif-doktrinal, forum Bahtsul Masail Pengurus Besar Syuriah NU II di Jakarta (11–13 Oktober 1961) memang sempat menetapkan keharaman pengambilalihan tanah kecuali dalam kondisi darurat. Putusan tersebut berpegang pada jaminan perlindungan hak milik pribadi sebagai bagian dari maqashid syariah untuk menjaga harta (hifdhul maal) serta kaidah fikih populer:
“Laa dharaara wa laa dhiraara” (Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).
Namun, tradisi keilmuan pesantren tidak berhenti pada tekstualitas kaku. Pintu darurat tersebut dibuka lebar oleh para kiai melalui prinsip kemaslahatan publik dan keadilan distributif. Islam secara eksplisit melarang sirkulasi harta hanya berputar di kalangan kaum kaya belaka:
“Kay laa yakuuna duulatan baynal aghniyaa’i minkum” (Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu – QS. Al-Hasyr: 7).
Ulama legendaris KH. Muchith Muzadi secara kritis membantah anggapan bahwa pembatasan tanah bertentangan dengan Mazhab Syafi’i. Beliau mengajukan telaah relasi kepemilikan historis (historicizing of property relations):
“Walaupun tidak ada pembatasan seperti itu, bukankah ada larangan memperoleh hak milik secara tidak halal? Dapatkah dibuktikan bahwa tuan tanah yang menguasai puluhan hektare tanah memperolehnya secara halal, dan bukan hasil pemerasan gadai sawah kedaluwarsa atas petani miskin?”.
Kaidah ushul fikih fundamental pun menjadi kompas penuntun kebijakan:
“Tasharruful imaam ‘alar ra’iyyah manuuthun bil mashlahah” (Kebijakan dan tindakan pemimpin atas rakyatnya wajib berorientasi pada kemaslahatan publik).
Di lapangan, PERTANU memiliki sekitar 300 cabang di seluruh Indonesia pada 1958 dan menunjukkan militansi luar biasa. Melalui surat Pengurus Wilayah Pertanu Jawa Tengah bertanggal 6 November 1962, ditegaskan bahwa:
“…Pertanu tidak akan tinggal diam, bertopang dagu, dan masa bodoh, terbukti dengan tidak absennja Pertanu dalam kepanitiaan Landreform atau lembaga-lembaga Pemerintah lainnja…”.
Ketua Umum PB Pertanu H. Mohammad Munasir pada Hari Tani 1964 bahkan lantang memperingatkan bahaya penyelewengan landreform oleh fenomena “tani tangan halus”, yakni tanah redistribusi yang seharusnya jatuh ke tangan petani penggarap, tetapi dimanipulasi sehingga jatuh ke tangan orang-orang berpunya yang bukan petani.
Puncaknya, pasca-peristiwa berdarah 1965, ketika gelombang pengambilalihan kembali tanah (counter-landreform) merajalela melalui intimidasi militer dan manipulasi hibah palsu, PC Pertanu Banyuwangi di bawah kepemimpinan Soehaimi (1966) berdiri tegak di garis depan. Pertanu berani melayangkan protes resmi menentang pengusiran petani di tanah perkebunan Wadung Barat, menuntut penghentian perusakan tanaman rakyat, serta memperjuangkan formalisasi tanah garapan menjadi hak milik petani penerima redistribusi.
Menghidupkan Mandat Konstitusi Hari Ini
Spirit advokasi yang diwariskan para ulama dan petani NU masa lalu menemukan wadah legal barunya dalam UU No. 10 Tahun 2026. Beberapa klausul progresif dalam undang-undang ini menjawab langsung kegelisahan sejarah agraria kita, diantaranya adalah memprioritasSubjek Mustadh’afin, dimana dalam Pasal 22 ayat (5) ditetapkan alokasi redistribusi tanah secara tegas bagi: petani tak bertanah (tuna kisma), petani gurem lahan di bawah 0,5 hektare, buruh tani, serta perempuan kepala keluarga miskin pedesaan.
Selain itu ada pengakuan terhadap pelembagaan hak kepemilikan bersama di Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1). Kalusul ini tegas mengakui kepemilikan komunal kelompok tani/koperasi untuk menjaga kesatuan bentang lahan, mencegah fragmentasi tanah, dan membendung spekulan tanah. Gagasan ini merevitalisasi tradisi Syirkatul Inan Murabathah Nahdhatut Tujjar (1916) yang dipelopori KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Chasbullah.
Kekhawatiran adanya Kriminalisasi bagi para pejuang reforma agraria juga ditepis di Pasal 35 ayat 1 huruf (c). Artinya UU ini menjamin dan melindungi petani serta pendamping masyarakat yang mempertahankan hak atas tanahnya dari jeratan tuntutan pidana maupun perdata.
Panggilan sejarah kini tertuju pada partai politik santri, khususnya PKB. Menghidupkan kembali wacana Sosialisme Islam tidak boleh mandek sebagai diskursus elitis di ruang seminar. Para kader dan pengurus partai hingga level ranting desa harus turun menjadi pendamping teknis dan hukum bagi kaum tani: menginventarisasi tanah telantar sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), mengorganisasi petani ke dalam ekosistem koperasi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) nir-riba, serta mengawal penataan akses ekonomi pasca-redistribusi.
Seabad silam, dalam Soeara Moeslimin Indonesia (1941), Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadhrotusy Syaikh KH. Hasyim Asy’ari telah mengingatkan peran luhur kaum tani bagi kedaulatan bangsa:
“…Pa’ Tani itoelah penolong Negeri apabila keperloean menghendakinja dan diwaktoe orang pentjari-tjari pertolongan… dan Pa’ Tani itoe djoega mendjadi sendi tempat negeri didasarkan.”.
Reforma agraria sejati adalah pengujian paling konkret atas keimanan kebangsaan kita. Tanpa keberanian membebaskan “Pak Tani” dari jerat rente dan monopoli lahan oligarki, jargon keadilan sosial hanya akan terus menjadi kepalsuan di atas kertas. Keadilan agraria bukanlah semata pilihan kebijakan teknokratis; ia adalah amanat ketauhidan dan perintah konstitusi.
Telah tayang sebelumnya di RMOL Jateng dengan judul yang sama pada 21 Nov 2026, 19:03 di link ini : https://www.rmoljawatengah.id/menghidupkan-kembali-teologi-pembebasan-agraria