Beberapa waktu terakhir, linimasa media sosial penuh dengan gelombang kritik -bahkan penghinaan- terhadap dunia pesantren. Sebagian netizen SJW -yang tampil seolah progresif- menuding tradisi pesantren sebagai praktik feodalisme yang menindas. Ro’an disebut perbudakan, ta’dhim dianggap bentuk kepatuhan buta, ta’zir dianggap melanggar HAM, bahkan penghormatan terhadap kiai disamakan dengan relasi tuan dan hamba. Kritik ini diamplifikasi melalui media arus utama tanpa ada kesadaran menggunakan prinsip-prinsip etika jurnalisme yang benar, berpuncak pada produk pelecehan terhadap Kyai, santri dan pesantren yang ditayangkan di Trans7.
Kritik itu sekilas tampak modern dan emansipatoris. Namun di balik semangat kebebasan itu, tersembunyi cara pandang lama: orientalisme, versi baru yang lahir dari ruang digital.
Membaca Ulang Orientalisme
Edward Said dalam Orientalism menulis bahwa orientalisme bukan sekadar ilmu tentang Timur, tetapi sistem pengetahuan yang dibangun Barat untuk menstrukturkan dan menguasai Timur. Ia menciptakan citra tentang “Timur” yang eksotis, irasional, dan inferior. Dalam bahasa Said, ini adalah “geografi imajinatif”—peta mental yang menempatkan Barat di pusat rasionalitas, dan Timur di pinggir kebodohan.
Kini, peta itu berubah bentuk. Bukan lagi antara Barat dan Timur, tetapi antara urban dan tradisional, antara netizen dan santri. Mereka yang merasa modern menilai pesantren dengan ukuran moralnya sendiri. Bedanya, kolonialisme dulu datang dengan kapal dan bedil, kini hadir dalam bentuk takarir, gamit, tagar, dan linimasa di media sosial yang dikendalikan oleh algoritma.
Said mengingatkan, “Tidak ada pengetahuan yang polos; setiap pengetahuan lahir dalam relasi kekuasaan.” Maka kritik-kritik yang lahir dari luar pesantren sering kali lebih menyerupai klaim kuasa—suatu upaya untuk mendefinisikan ”yang lain”, bukan memahami. Dalam bahasa pascakolonial, inilah bentuk epistemic violence—kekerasan pengetahuan yang menyingkirkan cara tahu yang berbeda.
Menafsir Ulang Rasionalitas Tan Malaka
Sebagian pemengaruh dan pendengung mendefinisikan diri sebagai sekuler, gemar mengutip Tan Malaka secara serampangan untuk melegitimasi kritik mereka terhadap religiositas tradisional. Padahal bila kita membaca dengan utuh semua karyanya, konteks kritik Tan Malaka terhadap “logika mistika” sama sekali berbeda. Dalam Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika), ia menulis:
“Bangsa ini harus keluar dari alam mistik, alam dongeng, alam takhayul, kalau ia mau melihat terang.”
Kutipan itu bukan seruan untuk menolak iman, melainkan ajakan agar rakyat tidak menyerah pada nasib. Bagi Tan Malaka, “logika mistika” adalah cara berpikir fatalistis yang membuat manusia berhenti bertindak. Ia bukan anti-pesantren, melainkan menolak mistisisme yang mematikan daya juang. Ini konsisten dengan konsep ikhtiyar yang diajarkan di pesantren.
Perlu diingat, Tan Malaka menulis dari dalam tubuh bangsa. Ia bukan orientalis yang melihat dari luar, melainkan bagian dari pergulatan itu sendiri—seorang Muslim Minangkabau yang menempuh jalan revolusi. Rasionalitas baginya bukan alat dominasi, tapi sarana pembebasan. Di sinilah bedanya dengan logika orientalis: Tan Malaka ingin membebaskan rakyat dari kebodohan, bukan menjadikan mereka objek studi untuk kemudian ditundukkan.
Said dan Tan Malaka, meski lahir dari latar berbeda, seolah berjumpa dalam satu hal: keduanya menolak bentuk pengetahuan yang mengklaim kebenaran tunggal. Keduanya memperingatkan, rasionalitas tanpa empati akan berubah menjadi kolonialisme moral.
Pesantren dan Logika Kebudayaan
Di tengah gelombang tafsir modern atas pesantren, kita sering lupa pada pandangan Kyai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melihat pesantren bukan sebagai lembaga tertutup, namun beliau mengingatkan subkultur pesantren memiliki sistem nilai, pengetahuan, dan etika sendiri.
Dalam esainya Pesantren sebagai Subkultur, Gus Dur menulis bahwa pesantren “mempunyai tata nilai sendiri yang khas dan berbeda dari masyarakat sekitarnya.” Beliau menyebut pesantren sebagai ruang pendidikan yang melahirkan masyarakat religius yang mandiri, dengan sistem sosial yang tidak bergantung pada negara atau pasar.
Pandangan ini sejalan dengan kritik cultural studies yang menempatkan budaya sebagai arena pertarungan makna. Pesantren bukan residu masa lalu, melainkan site of cultural production—tempat nilai-nilai Islam dinegosiasikan dengan realitas modern.
Praktik seperti ro’an, yang dianggap perbudakan oleh sebagian netizen, justru adalah cultural performance of solidarity—ritual kerja bersama yang menegaskan etika kebersamaan di atas individualisme kapitalistik. Raymond Williams pernah menulis, “Culture is ordinary.” Budaya bukan milik elite, tapi lahir dari kehidupan sehari-hari. Dalam logika itu, ro’an adalah politik keseharian yang mengajarkan kesetaraan melalui kerja, bukan dominasi.
Dari perspektif postkolonial, pesantren dapat dipahami sebagai epistemic enclave—ruang pengetahuan yang menjaga nalar non-Barat agar tidak ditelan kolonialisasi rasionalitas modern. Gayatri Spivak bertanya dalam esainya Can the Subaltern Speak?—dapatkah mereka yang di bawah berbicara tanpa suaranya diambil alih oleh yang di atas? Dalam konteks hari ini, banyak yang berbicara “untuk kebaikan santri”, tapi jarang mau mendengarkan mereka.
Ranajit Guha dan Partha Chatterjee dari Subaltern Studies bahkan melihat lembaga-lembaga lokal seperti pesantren sebagai counter-public sphere—ruang wacana alternatif tempat rakyat kecil membentuk etika sosial di luar hegemoni negara dan pasar. Pesantren, dengan segala kekurangannya, telah berabad-abad menjadi benteng moral dan sosial bagi mereka yang tidak memiliki akses ke modernitas formal.
Dalam dunia yang kian teknokratik, di mana segala sesuatu diukur dengan efisiensi, pesantren justru menyimpan rasionalitas tandingan: rasionalitas relasional. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu ditemukan lewat data, tapi lewat ketulusan dan kebersamaan. Seperti ngendhikane Gus Dur, “Tradisi bukanlah lawan dari modernitas; ia adalah sumber daya moral yang menuntun perubahan agar tetap berpihak pada kemanusiaan.”
Sebagian kita hari ini, dalam upaya menjadi rasional dan bebas, justru terjebak dalam orientalisme progresif—yaitu keyakinan bahwa hanya nalar modern yang sah untuk menilai dunia. Kita lupa bahwa kritik tanpa empati hanyalah bentuk baru kolonialisme: kolonialisme moral.
Tan Malaka mengajarkan kita berpikir dengan otak yang tajam; Said mengingatkan agar hati tidak ikut menindas. Keduanya seakan berpesan: “Berpikirlah kritis, tapi jangan menjajah tradisimu sendiri.”
Pesantren tidak perlu disucikan dari kritik. Namun kritik yang beradab lahir dari pemahaman, bukan prasangka. Kritik tidak menatap dari menara gading, tapi menyelami kehidupan mereka yang dikritik. Karena pada akhirnya, sebagaimana ditulis Said, “The task of the intellectual is not to silence, but to awaken.”
Pesantren bukan ruang gelap masa lalu, melainkan laboratorium etika yang membentuk daya tahan bangsa. Ia mungkin tidak serba modern, tapi ia mengajarkan sesuatu yang dirindukan dari peradaban: kesabaran, kebersamaan, dan keikhlasan untuk berbagi. Dan barangkali, seperti kata Tan Malaka, di situlah letak “terang” yang selama ini kita cari—bukan pada lampu neon modernitas, tapi pada cahaya kecil yang menyala dari dalam jiwa santri.
Denny Septiviant, Wali Santri di API ASRI Syubbanul Wathon Magelang, Politisi PKB, Senior Associate di Kantor Hukum Shakra, Co.