“Selalu ada hati nurani yang menuntut kita melihat manusia di balik berita besar.” Kalimat itu terasa sederhana, namun menjadi inti mengapa The Year of Living Dangerously (1982) karya Peter Weir masih pantas dibicarakan hari ini. Film ini sering dianggap sebagai tontonan Barat yang sekadar “mencuri” tragedi Indonesia untuk dikemas sebagai hiburan internasional. Tetapi bila kita mengenakannya dengan kacamata kritis, ia justru membuka ruang bagi pembacaan alternatif atas tragedi 1 Oktober 1965—ruang yang lama dikunci oleh narasi resmi Orde Baru.
Selama lebih dari tiga dekade, masyarakat Indonesia dijejali satu versi tunggal sejarah lewat Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer. Film itu tidak hanya diwajibkan tonton, tetapi juga berfungsi sebagai dogma negara: PKI adalah dalang tunggal, haus kuasa, ateis, dan kejam, sementara Soeharto digambarkan sebagai penyelamat bangsa. Narasi ini tidak memberi celah untuk pertanyaan lain. Ia mengunci imajinasi publik dalam kerangka hitam-putih, sebuah konstruksi yang sejarawan Benedict Anderson dan Ruth McVey sebut sebagai political myth—mitos politik yang diproduksi negara untuk melegitimasi kekuasaan.
Tetapi dunia akademik tidak berhenti di sana. John Roosa dalam Pretext for Mass Murder (2006) menunjukkan bahwa peristiwa 1965 jauh lebih rumit: ada faksi militer yang saling bersaing, ada peran intelijen yang tak pernah tuntas dibongkar, ada juga kondisi sosial-ekonomi yang membuat kemarahan rakyat mudah dimobilisasi. Harold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia (1978) bahkan menegaskan bahwa militer sejak awal sudah memainkan peran dominan, menjadikan tragedi itu sebagai pintu masuk untuk mengukuhkan otoritarianisme. Sementara W.F. Wertheim melalui Kudeta Jakarta menekankan bahwa semua ini tak lepas dari pusaran Perang Dingin—Indonesia dijadikan panggung proxy war antara Washington, Moskow, dan Beijing.
Di tengah kebekuan narasi resmi, Peter Weir mengambil jalur lain. Ia tidak sibuk menuding siapa dalang, melainkan menghadirkan Jakarta sebagai kota yang retak, penuh paradoks, dan didera ketidakadilan. Melalui karakter Billy Kwan—seorang Tionghoa-Australia yang diperankan Linda Hunt—penonton dipaksa menatap jurang yang menganga antara elite yang berpesta dan rakyat jelata yang kelaparan. Kwan adalah hati nurani film ini, sosok yang menaruh obsesinya pada nasib orang kecil, lalu hancur oleh realitas yang tak memberi tempat bagi idealismenya. Edward Said menyebut fenomena ini sebagai representasi timpang: kisah tentang Timur selalu diceritakan oleh Barat, tetapi justru dari celah seperti inilah suara yang terkubur bisa menyelinap.
Weir juga tak menutup mata terhadap intrik geopolitik. Karakter Jill Bryant (Sigourney Weaver) menjadi jembatan antara kisah cinta dan pertarungan global, dengan bocoran senjata Tiongkok untuk PKI sebagai metafora bahwa Jakarta kala itu bukan sekadar arena domestik, melainkan simpul tarik-menarik blok besar dunia. Dari jalanan yang panas hingga bayangan wayang kulit, Weir menangkap Jakarta sebagai kota yang penuh ambiguitas: romantis sekaligus mencekam, eksotis sekaligus penuh luka.
Kontras ini semakin terasa ketika dibandingkan dengan film propaganda Orde Baru. Jika narasi resmi menekankan pengkhianatan ideologi dan penyelamatan Pancasila, maka Weir memilih menempatkan kemanusiaan sebagai pusat cerita. Guy Hamilton (Mel Gibson), jurnalis ambisius yang rela mengorbankan sahabat demi scoop besar, adalah kritik tajam terhadap mentalitas Barat yang mengeksploitasi tragedi Asia. Kematian Billy Kwan yang tragis sekaligus heroik menjadi cermin bagi Hamilton, dan pada akhirnya bagi kita semua: tragedi 1965 bukan sekadar pertarungan ideologi, melainkan kisah manusia yang remuk oleh kekuasaan.
Dari perspektif teori kritis, film ini dapat dibaca melalui kerangka hauntology ala Derrida: sejarah tidak pernah mati, ia selalu hadir sebagai bayangan yang menghantui masa kini. The Year of Living Dangerously adalah salah satu hantu itu—sebuah artefak sinema asing yang mengingatkan kita bahwa 1965 tak pernah tuntas, bahwa luka itu tetap menempel di ingatan kolektif bangsa.
Sebagian orang mungkin bertanya: mengapa kita harus repot membicarakan film asing yang jelas-jelas merepresentasikan Indonesia dengan kacamata eksotis? Jawabannya sederhana: karena pop culture sering lebih ampuh daripada dokumen sejarah dalam membentuk cara kita mengingat masa lalu. Generasi yang lahir setelah Reformasi mungkin lebih mudah relate pada film internasional semacam ini daripada menekuni arsip yang tebal dan rumit. Pop culture membuka pintu untuk bertanya ulang: siapa yang sebenarnya berhak menulis sejarah, negara, sejarawan, atau seniman?
Menonton kembali The Year of Living Dangerously hari ini berarti mengizinkan diri kita keluar dari penjara narasi tunggal. Dari Anderson hingga Roosa, dari Wertheim hingga Crouch, tiap penulis memberi potongan puzzle berbeda. Weir, meski orang luar, justru menegaskan bahwa tragedi 1965 tidak sesederhana “komunis jahat versus pahlawan militer.” Ia adalah mozaik penuh lapisan—kemiskinan, ambisi pribadi, intrik global—yang semuanya bertumpu di atas tubuh rakyat jelata.
Akhirnya, film ini tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan sejarah. Tetapi ia menjadi pengingat sinematis bahwa sejarah resmi yang beku selalu bisa digugat. Dan di tengah pertempuran ideologi yang keras kepala, The Year of Living Dangerously kembali menekankan sesuatu yang paling sederhana: di balik setiap berita besar, selalu ada manusia.