Supriyani dan Kegelisahan Seorang Guru di Persimpangan Hukum
Pagi itu, matahari terbit dengan kehangatan lembut di atas atap-atap SD Negeri 4 Baito, sebuah sekolah kecil di Kabupaten Konawe Selatan. Di sinilah Supriyani, seorang guru honorer yang setiap hari berjuang di ruang kelas yang penuh dengan harapan anak-anak, menjalani rutinitasnya. Namun, tidak seperti biasanya, hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Seorang murid, anak […]
Kehidupan di Tepi Ketidakpastian: Mengurai Nasib Prekariat Indonesia
Prekariat, sebuah istilah yang semakin sering terdengar dalam diskursus sosial-ekonomi global, merujuk pada sekelompok individu yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan sering kali tidak memiliki perlindungan sosial. Dalam konteks ini, “prekariat” adalah gabungan dari kata “precarious” (tidak pasti) dan “proletariat” (kelas pekerja), yang secara harfiah menggambarkan posisi mereka di tengah arus […]
Independensi Hakim dan Kesejahteraan: Pilar Utama Demokrasi yang Terlupakan
Lembaga yudikatif memainkan peran vital sebagai penyeimbang dalam sistem demokrasi, berdampingan dengan eksekutif dan legislatif. Keseimbangan ini tidak hanya diperlukan untuk mengontrol kekuasaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, independensi lembaga kehakiman, yang seharusnya menjadi prioritas utama, sering kali terancam oleh masalah yang lebih mendasar: kesejahteraan hakim. Dalam sistem trias politica, […]
Sukena dan Nasib Empat Landak Jawa: Dilema Hukum dan Lingkungan
I Nyoman Sukena, warga Bali, baru-baru ini tersandung masalah hukum setelah otoritas setempat menemukan empat ekor Landak Jawa (Hystrix javanica) di koleksi pribadinya. Satwa asli Indonesia ini termasuk rentan akibat hilangnya habitat dan perburuan liar. Kasus Sukena memicu perdebatan mengenai perlindungan satwa liar sekaligus kerusakan habitat yang telah terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam. Dari […]
Jerat Hukum Main Hakim Sendiri Perlu Disosialisasikan
SEMARANG, KOMPAS.TV – Tindakan main hakim sendiri baru-baru ini terjadi di Kabupaten Pati, yakni bos rental mobil tewas dikeroyok warga. Jerat hukum tindakan main hakim sendiri pun perlu disosialisasikan ke masyarakat untuk mencegah tindakan main hakim sendiri kembali terulang. Menyikapi kasus bos rental mobil tewas akibat dikeroyok warga di Kabupaten Pati, anggota Komisi A DPRD Jawa […]
Siapkan Draft Raperda Pemantauan Orang Asing, Komisi A DPRD Jateng Serap Masukan dari Kesabangpol DIY
SEMARANG, KABARKU.NET-Komisi A DPRD Jateng melakukan studi banding ke Badan Kesabngpol Daerarah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai upaya untuk mendapatkan masukan guna memperkuat draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemantauan Orang Asing. Anggota Komisi A DPRD Jateng Denny Septiviant menyatakan, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu pilihan untuk menyerap berbagai masukan terkait draf Raperda Pemantauan Orang Asing. […]
Perda Pesantren Ditetapkan, Ponpes dan NU Grobogan Apresiasi Peran dari PKB
GROBOGAN, suaramerdeka.com – Rapat paripurna DPRD Jawa Tengah telah menetapkan adanya Peraturan daerah (Perda) tentang Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan Pesantren. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan Pesantren DPRD Jateng dari FPKB, Denny Septiviant mengatakan, perlu penekanan bahwa fungsi Perda ini, yaitu memberikan kepastian hukum bagi pondok pesantren di Jateng. “Melalui perda ini kita memberikan kepastian hukum, sekaligus keadilan […]
LBH Ansor Siap Layani Bantuan Hukum Warga NU
Kaliwungu, pcnukendal.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor dibentuk sebagai khidmat Ansor kepada Nahdlatul Ulama (NU). Tugasnya memberikan pelayanan bantuan hukum kepada anggota Ansor, Banser atau warga nahdliyyin yang kurang mampu dan mengalami hambatan akses pelayanan bantuan hukum. Hal itu disampaikan Direktur LBH Ansor Jawa Tengah, Denny Septiviant pada acara ta’aruf pengurus LBH Ansor Kendal di […]
Obrolan Para Pejuang yang Menembus Barikade Hukum Pemilu
Penuntasan perselisihan hasil Pemilu selama ini dinilai belum memenuhi rasa keadilan elektoral. Hal itu disebabkan karena ada batas ambang batas minimal selisih jumlah suara dan juga batas waktu yang ditentukan. Penilaian ini mengemuka dalam sebuah seminar nasional tentang Pemilu di Fakultas Hukum Undip. Menghadirkan pembicara Dr. Hasyim Asy’ari, PhD (Komisioner KPU), Bu Dr. Sri Wahyu […]