MEMBELA PESANTREN DARI MEDIA NIR-ADAB
Republik ini berdiri di atas nilai, bukan semata di atas kertas perjanjian politik belaka. Di antara nilai-nilai itu, pesantren menempati tempat istimewa: lembaga yang melahirkan manusia beriman, berilmu, dan berakhlak. Negara telah mengakui peran itu secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam Pasal 1 ayat (1), pesantren disebut sebagai lembaga berbasis […]
Kuota Haji, Diskresi, dan Ujian Akuntabilitas Republik
Beberapa waktu terakhir, praktik diskresi pejabat publik kembali ramai dibicarakan, terutama terkait urusan kuota haji. Sederhana di permukaan, tetapi menyimpan persoalan mendasar: bagaimana memahami diskresi sebagai instrumen negara yang sah, sekaligus potensi celah penyalahgunaan kekuasaan. Kasus kuota haji hanyalah pintu masuk; yang lebih penting adalah mengupas diskresi dari sudut filsafat politik, kebijakan, dan hukum. Diskresi, […]
60 Hari Yang Menentukan Pati
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Pati hingga 250% lewat Peraturan Bupati baru-baru ini menimbulkan gejolak. Memicu aksi massa puluhan ribu orang dengan sasaran kantor Bupati Pati pada tanggal 13 Agustus 2025, beberapa hari sebelum perayaan HUT Kemerdekaan. Warga, terutama petani dan pemilik tanah kecil, merasakan beban yang terasa […]
Menyigi Narasi Ekonomi Kapitalis dalam Kasus Tom Lembong
Kasus Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang divonis 4,5 tahun penjara atas dugaan korupsi terkait impor gula, menyimpan kontroversi yang jauh melampaui aspek hukum semata. Dalam putusan, hakim menyebut bahwa salah satu hal yang memberatkan adalah kecenderungan terdakwa mengedepankan sistem ekonomi kapitalis, yang dianggap bertentangan dengan sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi yang menonjolkan kesejahteraan […]
Fatwa Melawan Decibel
Bass menggelegar, dentuman tiada jeda, dan volume yang memecah gendang telinga. Di sejumlah desa, sound system berdaya tinggi atau “sound horeg” telah menjelma semacam panggung gengsi sosial dalam hajatan. Namun di tempat lain, ia menjadi sumber gugatan sunyi: bayi terbangun, lansia terganggu, ibadah tak khusyuk, bangunan rusak karena getaran suara, dan malam kehilangan makna sebagai […]
Parlemen Dalam Bayang‑Bayang Judicial Supremacy
Di konser demokrasi, partai politik mestinya duduk di podium sebagai konduktor. Tetapi di Indonesia, baton itu kini berpindah ke tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan 135/PUU-XXII/2024—yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah—menghapus simfoni “lima kotak” dan memaksa seluruh orkestrasi elektoral ditulis ulang. Ada yang bersorak karena partitur lama memang bikin pemain kelelahan; ada pula yang gusar, […]
Oslo dan Gelombang Baru Diplomasi Akar Rumput
Film Oslo (2021) merayakan diplomasi yang luput dicatat protokol. Bukan Washington atau New York, melainkan sepasang akademisi Norwegia—Mona Juul dan Terje Rød‑Larsen—yang menaruh Israel dan PLO di satu meja makan terpencil. Utusan Israel berbisik gugup, “I’ve never met a Palestinian before.” Pengakuan polos itu menohok: bagaimana berdamai jika lawan pun belum pernah diakui sebagai manusia? Ketegangan mencair lewat […]
Mendesak Regulasi Gig Economy
Demo serempak pengemudi ojek online (ojol) pada 20 Mei lalu adalah suara nyaring dari kelompok yang selama ini nyaris tak terdengar dalam wacana kebijakan: pekerja digital tanpa perlindungan. Di berbagai kota, mereka turun ke jalan untuk menuntut kejelasan status, upah yang manusiawi, dan jaminan sosial yang selama ini absen. Tuntutan mereka sederhana namun fundamental: diakui […]
Mendisiplinkan Anak Tanpa Barak Militer
“Punishment without education is revenge.”— Paulo Freire Publik dibuat terperangah oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menjadikan barak militer sebagai tempat rehabilitasi bagi anak-anak pelaku kekerasan jalanan. Retorika yang dipakai terdengar familiar: membentuk kedisiplinan, menyelamatkan generasi muda, mengembalikan fungsi pendidikan. Tapi di balik itu semua, terselip pertanyaan mendasar: apakah negara benar-benar memahami siapa anak […]
Demokrasi Tercekik Di Barito Utara
Barito Utara, sebuah kabupaten di pedalaman Kalimantan Tengah, mungkin jarang masuk dalam radar perbincangan politik nasional. Namun pada pertengahan 2025, nama daerah ini mendadak menjadi episentrum diskursus konstitusional dan etika demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 secara tegas mendiskualifikasi dua pasangan calon kepala daerah sekaligus. Keduanya—Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya—terbukti […]