Menyigi Narasi Ekonomi Kapitalis dalam Kasus Tom Lembong
Kasus Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang divonis 4,5 tahun penjara atas dugaan korupsi terkait impor gula, menyimpan kontroversi yang jauh melampaui aspek hukum semata. Dalam putusan, hakim menyebut bahwa salah satu hal yang memberatkan adalah kecenderungan terdakwa mengedepankan sistem ekonomi kapitalis, yang dianggap bertentangan dengan sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi yang menonjolkan kesejahteraan […]
Festival Jazz Tak Lagi Murni – Dan Mungkin Memang Tak Harus
Di sela riuhnya sore dan lelah yang belum pulih sepulang kerja, saya mendapati linimasa ramai memperdebatkan satu hal: “Festival jazz kok gak ada jazz-nya?” Pemicunya: kritik dari musisi jazz legendaris, Mas Indra Lesmana, terhadap Prambanan Jazz. Baginya, festival yang mengusung label “jazz” kini justru jarang memberi ruang bagi musisi jazz itu sendiri. Kritik ini bukan […]
Fatwa Melawan Decibel
Bass menggelegar, dentuman tiada jeda, dan volume yang memecah gendang telinga. Di sejumlah desa, sound system berdaya tinggi atau “sound horeg” telah menjelma semacam panggung gengsi sosial dalam hajatan. Namun di tempat lain, ia menjadi sumber gugatan sunyi: bayi terbangun, lansia terganggu, ibadah tak khusyuk, bangunan rusak karena getaran suara, dan malam kehilangan makna sebagai […]
Parlemen Dalam Bayang‑Bayang Judicial Supremacy
Di konser demokrasi, partai politik mestinya duduk di podium sebagai konduktor. Tetapi di Indonesia, baton itu kini berpindah ke tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan 135/PUU-XXII/2024—yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah—menghapus simfoni “lima kotak” dan memaksa seluruh orkestrasi elektoral ditulis ulang. Ada yang bersorak karena partitur lama memang bikin pemain kelelahan; ada pula yang gusar, […]
Oslo dan Gelombang Baru Diplomasi Akar Rumput
Film Oslo (2021) merayakan diplomasi yang luput dicatat protokol. Bukan Washington atau New York, melainkan sepasang akademisi Norwegia—Mona Juul dan Terje Rød‑Larsen—yang menaruh Israel dan PLO di satu meja makan terpencil. Utusan Israel berbisik gugup, “I’ve never met a Palestinian before.” Pengakuan polos itu menohok: bagaimana berdamai jika lawan pun belum pernah diakui sebagai manusia? Ketegangan mencair lewat […]
Mendesak Regulasi Gig Economy
Demo serempak pengemudi ojek online (ojol) pada 20 Mei lalu adalah suara nyaring dari kelompok yang selama ini nyaris tak terdengar dalam wacana kebijakan: pekerja digital tanpa perlindungan. Di berbagai kota, mereka turun ke jalan untuk menuntut kejelasan status, upah yang manusiawi, dan jaminan sosial yang selama ini absen. Tuntutan mereka sederhana namun fundamental: diakui […]
Mendisiplinkan Anak Tanpa Barak Militer
“Punishment without education is revenge.”— Paulo Freire Publik dibuat terperangah oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menjadikan barak militer sebagai tempat rehabilitasi bagi anak-anak pelaku kekerasan jalanan. Retorika yang dipakai terdengar familiar: membentuk kedisiplinan, menyelamatkan generasi muda, mengembalikan fungsi pendidikan. Tapi di balik itu semua, terselip pertanyaan mendasar: apakah negara benar-benar memahami siapa anak […]
Demokrasi Tercekik Di Barito Utara
Barito Utara, sebuah kabupaten di pedalaman Kalimantan Tengah, mungkin jarang masuk dalam radar perbincangan politik nasional. Namun pada pertengahan 2025, nama daerah ini mendadak menjadi episentrum diskursus konstitusional dan etika demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 secara tegas mendiskualifikasi dua pasangan calon kepala daerah sekaligus. Keduanya—Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya—terbukti […]
Koperasi Merah Putih dan Ilusi Kemandirian Desa
Ketika negara meluncurkan inisiatif “Koperasi Desa Merah Putih” secara massif di berbagai wilayah, tampak sekilas bahwa negara tengah serius memberdayakan ekonomi rakyat. Namun di balik jargon gotong royong, digitalisasi, dan ekonomi kerakyatan, tersimpan persoalan mendasar yang patut dikritisi: apakah ini benar bentuk pemberdayaan desa, atau justru kelanjutan dari pola lama pembangunanisme yang mengamputasi kedaulatan desa? […]
BUMN, Akuntabilitas, dan Jebakan Neoliberal Baru
Beberapa waktu lalu, saya berbincang dengan seorang kolega lama di warung kopi langganan. Obrolan ringan kami tiba-tiba berubah serius saat ia menyodorkan pertanyaan, “BUMN ini mau dibawa ke mana, ya? Swasta bukan, negara juga setengah hati.” Pertanyaan itu tampak sederhana, tapi di belakangnya ada kegelisahan yang dalam tentang arah kebijakan ekonomi kita. Di tengah gegap […]