The Year of Living Dangerously: Saat Film Hollywood Membaca Ulang Tragedi 1965
“Selalu ada hati nurani yang menuntut kita melihat manusia di balik berita besar.” Kalimat itu terasa sederhana, namun menjadi inti mengapa The Year of Living Dangerously (1982) karya Peter Weir masih pantas dibicarakan hari ini. Film ini sering dianggap sebagai tontonan Barat yang sekadar “mencuri” tragedi Indonesia untuk dikemas sebagai hiburan internasional. Tetapi bila kita […]
Paradoks Politik Generasi Z
Generasi Z sedang berada di pusat pusaran politik Indonesia. Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2025 mencatat, 81,7 persen Gen Z puas terhadap kinerja 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto—lebih tinggi dibanding milenial (80,7 persen), Gen X (78,8 persen), maupun baby boomers (73,4 persen). Mereka adalah basis elektoral yang mengantarkan kemenangan di Pemilu 2024. Namun, […]
Kuota Haji, Diskresi, dan Ujian Akuntabilitas Republik
Beberapa waktu terakhir, praktik diskresi pejabat publik kembali ramai dibicarakan, terutama terkait urusan kuota haji. Sederhana di permukaan, tetapi menyimpan persoalan mendasar: bagaimana memahami diskresi sebagai instrumen negara yang sah, sekaligus potensi celah penyalahgunaan kekuasaan. Kasus kuota haji hanyalah pintu masuk; yang lebih penting adalah mengupas diskresi dari sudut filsafat politik, kebijakan, dan hukum. Diskresi, […]
60 Hari Yang Menentukan Pati
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Pati hingga 250% lewat Peraturan Bupati baru-baru ini menimbulkan gejolak. Memicu aksi massa puluhan ribu orang dengan sasaran kantor Bupati Pati pada tanggal 13 Agustus 2025, beberapa hari sebelum perayaan HUT Kemerdekaan. Warga, terutama petani dan pemilik tanah kecil, merasakan beban yang terasa […]
Resensi Buku: Bati Mulyono – Target Pertama Operasi Penembakan Misterius
Sabtu malam, 2 Agustus 2025 lalu, saya menghadiri launching dan diskusi buku biografi Bati Mulyono: Target Pertama Operasi Penembakan Misterius diluncurkan di Alam Indah, Semarang. Menurut saya buku ini menarik, karena hadir bukan hanya sebagai penghormatan untuk almarhum Bati Mulyono, tetapi sebagai upaya merekam kembali sejarah kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Terutama […]
Sound Horeg, Fatwa, dan Hilangnya Rasa Hormat pada Kepakaran Ulama
Belakangan ini, masyarakat Jawa Timur digegerkan oleh perdebatan sengit soal fatwa haram terhadap sound horeg yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Sound horeg, sebuah sistem suara super keras yang populer di karnaval dan pesta rakyat di beberapa daerah, dipandang ulama sebagai sumber kemungkaran karena volume yang mengganggu, dampak kesehatan, dan perilaku negatif yang […]
Menyigi Narasi Ekonomi Kapitalis dalam Kasus Tom Lembong
Kasus Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang divonis 4,5 tahun penjara atas dugaan korupsi terkait impor gula, menyimpan kontroversi yang jauh melampaui aspek hukum semata. Dalam putusan, hakim menyebut bahwa salah satu hal yang memberatkan adalah kecenderungan terdakwa mengedepankan sistem ekonomi kapitalis, yang dianggap bertentangan dengan sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi yang menonjolkan kesejahteraan […]
Festival Jazz Tak Lagi Murni – Dan Mungkin Memang Tak Harus
Di sela riuhnya sore dan lelah yang belum pulih sepulang kerja, saya mendapati linimasa ramai memperdebatkan satu hal: “Festival jazz kok gak ada jazz-nya?” Pemicunya: kritik dari musisi jazz legendaris, Mas Indra Lesmana, terhadap Prambanan Jazz. Baginya, festival yang mengusung label “jazz” kini justru jarang memberi ruang bagi musisi jazz itu sendiri. Kritik ini bukan […]
Fatwa Melawan Decibel
Bass menggelegar, dentuman tiada jeda, dan volume yang memecah gendang telinga. Di sejumlah desa, sound system berdaya tinggi atau “sound horeg” telah menjelma semacam panggung gengsi sosial dalam hajatan. Namun di tempat lain, ia menjadi sumber gugatan sunyi: bayi terbangun, lansia terganggu, ibadah tak khusyuk, bangunan rusak karena getaran suara, dan malam kehilangan makna sebagai […]
Parlemen Dalam Bayang‑Bayang Judicial Supremacy
Di konser demokrasi, partai politik mestinya duduk di podium sebagai konduktor. Tetapi di Indonesia, baton itu kini berpindah ke tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan 135/PUU-XXII/2024—yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah—menghapus simfoni “lima kotak” dan memaksa seluruh orkestrasi elektoral ditulis ulang. Ada yang bersorak karena partitur lama memang bikin pemain kelelahan; ada pula yang gusar, […]