Parlemen Dalam Bayang‑Bayang Judicial Supremacy
Di konser demokrasi, partai politik mestinya duduk di podium sebagai konduktor. Tetapi di Indonesia, baton itu kini berpindah ke tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan 135/PUU-XXII/2024—yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah—menghapus simfoni “lima kotak” dan memaksa seluruh orkestrasi elektoral ditulis ulang. Ada yang bersorak karena partitur lama memang bikin pemain kelelahan; ada pula yang gusar, […]
PKB apresiasi pencabutan gugatan sengketa Pilkada Jateng
Semarang (ANTARA) – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi pencabutan gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Mahkamah Konstitusi oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. “Ini merupakan langkah awal rekonsiliasi politik Jawa Tengah ke depan,” kata Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah Denny Septiviant di Semarang, […]
Komitmen Kawal Kemenangan Luthfi-Yasin, PKB Jateng Siap Hadapi Sengketa Pilgub di MK
DPW PKB Jawa Tengah komitmen untuk mengawal kemenangan pasangan Ahmad Lutfi-Taj Yasin dalam Pilgub Jawa Tengah 2024. Salah satu bentuk komitmennya dengan melakukan supervisi secara ketat proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikan oleh Denny Septiviant, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPW PKB Jawa Tengah. Pernyataan tersebut merespon pertanyaan wartawan sesaat setelah tim kuasa hukum Lutfi-Yasin […]
Belajar dari Skandal Watergate: Bahaya Negara dalam Urusan Partai
Seperti biasa dalam peristiwa politik, apa yang terlihat di panggung utama politik tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di belakang layar. Gegeran politik baru-baru ini mengingatkan saya pada film “All the President’s Men”, yang mengingatkan kita semua tentang pentingnya integritas dalam proses politik dan risiko yang ditimbulkan oleh campur tangan negara atau pihak lain dengan […]
Obrolan Para Pejuang yang Menembus Barikade Hukum Pemilu
Penuntasan perselisihan hasil Pemilu selama ini dinilai belum memenuhi rasa keadilan elektoral. Hal itu disebabkan karena ada batas ambang batas minimal selisih jumlah suara dan juga batas waktu yang ditentukan. Penilaian ini mengemuka dalam sebuah seminar nasional tentang Pemilu di Fakultas Hukum Undip. Menghadirkan pembicara Dr. Hasyim Asy’ari, PhD (Komisioner KPU), Bu Dr. Sri Wahyu […]